SurabayaSatu, JAKARTA – Wacana pemindahan ibu kota negara dari Jakarta terus menguat. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro bahkan mengemukakan, ada tiga alternatif yang diusulkan sebagai pengganti.
“Pertama, tetap di Jakarta tetapi daerah seputaran istana dan Monas ini dibuat hanya khusus untuk kantor-kantor pemerintahan kementerian atau lembaga,” jelas Bambang dalam keterangan persnya, Senin (29/4/2019) siang.
Dengan demikian seluruh kawasan pemerintahan itu berada di satu tempat, dan itu menciptakan efisiensi di dalam tugas koordinasi pemerintah.
Kedua, lanjutnya, pusat pemerintahannya dipindah ke luar Jakarta tetapi masih dalam radius 50 hingga 70 kilometer dari Jakarta. Alternatif ini seperti Putra Jaya di Malaysia.
Menteri PPN kemudian menyampaikan, Presiden sempat memberi arahan, jangan hanya bicara mengenai Jakarta, bicara juga mengenai Pulau Jawa. Karena pulau Jawa penduduknya 57 persen penduduk Indonesia.
Artinya, jelas Bambang, penduduknya itu sekitar 140-150 juta orang. Kemudian kedua, ekonominya menyumbang 58 persen dengan kepadatan yang tinggi tetapi daya dukungnya juga makin terbatas. Apalagi sudah begitu banyak lahan produktif pertanian yang sudah beralih fungsi menjadi wilayah perumahan dan properti.
“Kalau kita hanya memindahkan masih di wilayah Pulau Jawa apalagi hanya di seputaran Jakarta, ini juga tidak mengurangi beban dari Pulau Jawa. dan tidak membuat pembangunan kita lebih Indonesiasentris tapi lebih memperkuat Pulau Jawanya,” jelas Bambang.
Sehingga sebagai alternatif ketiga adalah memindahkan ke luar Jawa. Khususnya mengarah kepada kawasan Timur Indonesia. Model seperti ini sudah dilakukan misalkan di Brazil, di Korea dan juga di Kazakhstan.
Dalam rapat tadi diputuskan, tegas Bambang, Presiden memilih alternatif ketiga, yaitu memindahkan ibu kota ke luar Jawa.
“Jadi ini barangkali salah satu keputusan penting yang dilahirkan hari ini dan tentunya akan dilanjutkan Ratas berikutnya yang akan bicara lebih teknis, bicara desain, dan bicara mengenai masterplan dari kota itu sendiri,” terang Menteri PPN/Kepala Bappenas.
Terkait biaya, jelas Bambang lagi, sudah dikonfirmasi oleh Menteri Keuangan bahwa biayanya ini masih dalam batas yang wajar. Karena kita bisa melakukan kerja sama, baik dengam BUMN, dengan swasta secara langsung, maupun kerja sama dalam KPBU, Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha.
Baik untuk prasarananya, infrastrukturnya, baik untuk gedung-gedung kantor maupun juga fasilitas pendukung komersial dan juga untuk wilayah pemukiman.
“Jadi intinya arahan presiden adalah dibuat skema pembiayaan yang tidak memberatkan APBN tapi melibatkan sebanyak mungkin partisipasi dari pihak ketiga. Tetapi kontrol tetap ada di pemerintah,” ujar Bambang.
