SurabayaSatu, SURABAYA – Bahaya faham liberalisasi yang masuk di Indonesia mengakibatkan banyaknya masyarakat kecil kalah dalam pertarungan di pasar global. Melihat kondisi tersebut, Jatim menerapkan sistem ekonomi kerakyatan sebagai wujud dari Working Ideology Pancasila.
Demikian disampaikan Gubernur Jawa Timur, Dr. H. Soekarwo saat menjadi Keynote Speaker pada pelantikan DPD Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Jatim Periode 2018-2020 di Kantor GMNI Wisma Marinda Surabaya, Sabtu (19/1).
Dikatakannya, ekonomi kerakyatan merupakan basis dari kekuatan yang bersumber dari rakyat sebagai wujud konkrit dari implementasi dalam Working Ideology Pancasila.
“Perkembangan yang serius saat ini adalah menerjemahkan konsep ideology menjadi implementasi. Sehingga ekonomi kerakyatannya dirasa sepi dan tagline nya masih menjadi sebatas pidato semata,” ungkapnya.
Oleh karenanya, Pakde Karwo sapaan akrabnya membawa konsep ekonomi kerakyatan diterapkan di provinsi ujung timur Pulau Jawa ini.
Menurutnya, kesalahan berfikir yang seringkali terjadi dari pemerintah yakni memaksakan atau merumuskan program bagi masyarakat miskin tanpa melibatkannya. Akan tetapi, kondisi tersebut tidak terjadi di Jatim yang sejak awal telah mengedepankan konsep partisipatoris di setiap pengambilan keputusan atau kebijakan.
“Kesalahan paling serius dari kita adalah memaksakan program kemiskinan yang ada. Dan optimis bahwa negara mampu menyelesaikan permasalahan kemiskinan tanpa melibatkan rakyat kecil di dalamnya. Maka, kami selalu melakukan pendekatan partisipatoris di dalam pengambilan kebijakan,” ujarnya.
Dalam paparannya, ekonomi kerakyatan juga dibuktikan melalui keberpihakan Pemprov Jatim lewat pemberian fasilitasi terhadap Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) melalui beragam jenis pembiayaan.
Melihat kondisi itu, Pemprov Jatim mendirikan Bank UMKM untuk memfasilitasi segala kebutuhan industri kecil dan menengah. “Inilah bentuk pembiayaan yang berkeadilan,” imbuhnya.
Pakde Karwo memandang, kemandirian ekonomi di Indonesia harus mampu memfasilitasi kepentingan masyarakat kecil. Oleh karenanya, konsep negara harus hadir mengurus kepentingan rakyatnya melalui kebijakan telah dilakukan di Jatim.
“Inilah yang telah kita lakukan, dimana pemerintah mengintervensi dengan memberikan stimulasi dan yang kecil dibantu. Tidak bisa yang besar, menengah, dan kecil dibiarkan bertarung atas nama efisiensi,” tegasnya.
Di akhir sambutannya, Pakde Karwo yang juga alumni PA GMNI ini berharap kepada seluruh pejuang pemikir dan pemikir pejuang, sebutan GMNI untuk konsisten menjaga tradisi intelektual dalam mencari kebenaran.
“Kepada pengurus DPD GMNI, saya berharap agar selalu konsiten berfikir secara intelektual untuk mencari kebenaran. Intelektual itu, harus secara terus menerus mencari kebenaran guna memberikan kesejahteraan bagi rakyat,” tutupnya. (hdl)
