SurabayaSatu, Kediri – Eva Sundari, Ketua Kaukus Pancasila DPR RI mengutuk serangan di 2 masjid di Christchurch sebagai serangan kelompok teroris. “Dari magnitud serangan bisa dikategorikan sebagai serangan teroris. Kita menolak stigma agama tertentu, tapi fokuskan pada jumlah korban yang luar biasa di serangan tersebut,” kata Eva Sundari.
Hingga saat ini terdapat 40 orang tewas dan 20 orang lagi luka berat akibat aksi penembakan brutal di dua Masjid di kota Christchurch, Selandia Baru hari ini tanggal 15 Maret 2019.
Menurut Eva Sundari, Pemerintah Indonesia harus tegas mengutuk keras aksi penembakan brutal tersebut tidak hanya sebagai kejahatan kemanusiaan yang didasari oleh kebencian semata, namun sekaligus mengutuknya sebagai aksi teroris.
“Terorisme terkait dengan cara pandang seseorang dari agama apa saja yang karakternya intoleran, menganggap superioritas diri sehingga menghalalkan tindakan melanggar hukum termasuk membunuh sekalipun,” tambah Eva Sundari. Menurutnya terorisme bisa dan sengaja dipilih sebagai senjata kelompok radikal manapun terlepas apapun konsep radikalisme yang dianut mereka.
Eva Sundari, selaku anggota DPR Fraksi PDIP menyampaikan solidaritas dan doa untuk komunitas Muslim di Christchurch yang tengah menderita akibat aksi brutal tsb. Ia menyesali hal tersebut terjadi mengingat Selandia Baru adalah salah satu pionir interfaith dialogue Asia Pasific lewat Deklarasi Waitange, 2005.
Eva Sundari meminta Pemerintah Indonesia untuk menyediakan diri merespon bantuan apapun dari Pemerintah NZ mengingat pengalaman Indonesia yang panjang dalam mengatasi terorisme. Di saat yang sama dia juga meminta peristiwa serangan NZ ini menjadi alasan masyarakat Indonesia untuk terus meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi serangan terorisme di Indonesia.
“Doa dan harapan kami bersama dengan mereka yang kehilangan saudara, keluarga, sahabat pada insiden terorisme di Christchurch. Semoga mereka semua tenang di sisi-Nya dan semua yang luka bisa kembali sembuh seperti sedia kala,” kata Eva Sundari yang juga anggota SC dari IPPFORB (International Panel of Parliamentarians for Freedom of Religion and Faith).
