SurabayaSatu, PROBOLINGGO – Pemerintah daerah yang memiliki Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) besar dapat berkontribusi dalam meningkatkan rasio elektrifikasi Nasional, salah satunya adalah dengan memberikan sambungan listrik gratis bagi masyarakat tidak mampu yang ada di wilayahnya.
Pernyataan ini disampaikan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan.
Dicontohkan, di Kabupaten Probolinggo, Provinsi Jawa Timur terdapat sekitar 2.100 rumah yang tidak mampu melakukan penyambungan listrik, sementara jaringan distribusi PLN sudah tersedia.
“Saya baru dapat laporan dari Ibu Bupati Probolinggo, ada sekitar 2.100 rumah yang sudah ada jaringan distribusinya PLN tapi orangnya belum mampu bayar biaya penyambungannya,” kata Menteri Jonan.
Untuk itu ia berterima kasih kepada Bupati, karena ada komitmen bantuan dari Pemerintah Kabupaten untuk memberikan sambungan gratis kepada masyarakat.
“Saya mengimbau, terutama yang di Jawa dan provinsi-provinsi besar, juga Kabupaten-kabupaten yang APBD-nya triliunan, menyisihkan sebagian untuk memberikan sambungan listrik gratis kepada masyarakat yang kurang mampu sehingga bisa menikmati listrik,” kata Jonan, usai melakukan peninjauan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Paiton, Selasa (8/1).
Menurut Jonan, masyarakat dengan golongan tarif listrik 450 Volt Ampere bisa untuk melakukan pembayaran penggunaan listrik, namun terkendala tingginya biaya penyambungan atau pemasangan.
“Kalau langganannya pasti bisa, sekitar Rp 15 ribu, tapi kalau pasang itu sekitar Rp 500 ribu. Pemerintah kabupaten, pemerintah kota dan pemerintah provinsi yang membantu,” lanjutnya.
Sebagaimana diketahui, hingga akhir tahun 2018, rasio elektifikasi Nasional adalah 98,3%, atau lebih tinggi dari target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2019 yang sebesar 97,5%.
“Pemerintah dan juga PLN sebagai operator berusaha mencapai rasio eltrifikasi 99,9% di tahun ini. Upayanya, satu, terus melanjutlan pembangunan jaringan transmisi, distribusi, terutama untuk wilayah yang belum terlayani listriknya. Yang lain adalah dengan pemasangan home solar system di daerah-daerah yang sulit, yang terisolir atau terpencil, supaya rasio elektifikasinya tercapai,” terangnya.
Di samping itu, tersedia juga alokasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk penyambungan listrik ke rumah tangga yang kurang mampu.
“Ada alokasi APBN utk sambungan gratis, sekitar Rp 6 triliun untuk tahun 2019. Jadi kita bagi-bagi,” jelas Jonan.
Dalam kunjungannya ke PLTU Paiton, Jonan mengapresiasi peran PLTU Paiton dalam menjaga pengelolaan lingkungan. PLTU Paiton merupakan salah satu contoh PLTU dengan pengelolaan terbaik yang dibuktikan dengan banyaknya menerima penghargaan. Tahun 2018 lalu, PLTU Paiton dikukuhkan sebagai fast-track power plant of the year pada ajang Asian Power Awards, untuk kategori Coal Power Project of The Year.
Beberapa inovasi yang telah dilakukan pada tahun 2018 diantaranya, efisiensi energi, penurunan emisi dengan mengganti pola bukaan continuous blow down pada proses produksi tenaga listrik, efisiensi air, pemanfaatan dan pengelolaan limbah B3 dan Non-B3 serta pengelolaan lingkungan.
“PLTU Paiton 1 dan 2, selama 2 tahun berturut-turut mendapatkan proper emas dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, saya sangat apresiasi mengenai lingkungan hidup, karena Paiton ini salah satu kompleks PLTU yang terbesar di Jawa. Kedepan saya minta dipertahankan dan juga untuk ditingkatkan teknologinya sehingga bisa mengurangi polusi udara,” pungkas Jonan.
